Polemik wacana akselerasi US Force Detachment untuk berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia/ TNI dalam hal perawatan pesawat tempur dan pesawat logistik militer patut mendapat sorotan kritis dari elemen masyarakat. Meskipun baru wacana namun hal ini sangat penting agar rencana strategis ini dapat dipahami dan mendapat input sosial dari masyarakat.
Apalagi ini belum sepenuhnya diimplementasikan.
Karena itu Direktur Eksekutif Forum Dialog Nusantara, Justin Djogo, MA.MBA melakukan komunikasi langsung dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dr. Dave Laksono.
Berikut rangkuman diskusi yang kiranya dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik dan menghindari debat kusir di antara kita.
Sejatinya, Komisi I DPR RI memandang wacana pengembangan Bandara Kertajati sebagai pusat maintenance, repair, and overhaul [ MRO] atau bengkel pesawat Hercules di kawasan Asia sebagai hal yang perlu dilihat secara matang dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional Indonesia.
Dari sisi pertahanan, penguatan kapasitas perawatan pesawat Hercules tentu dapat menjadi langkah positif. Indonesia memiliki kebutuhan yang besar terhadap armada angkut militer, baik untuk mendukung pertahanan negara, operasi kemanusiaan, penanganan bencana, maupun mobilitas logistik di wilayah kepulauan. Karena itu, kemampuan perawatan yang lebih kuat di dalam negeri akan memperkuat kemandirian pertahanan nasional sekaligus mendorong kapasitas industri dirgantara nasional.
Namun, pada saat yang sama, setiap kerja sama yang berkaitan dengan fasilitas pertahanan harus dijalankan secara hati-hati, transparan, dan tetap berlandaskan kepentingan nasional. Kedaulatan Indonesia tidak boleh ditawar. Pemerintah harus memastikan pengaturan kerja sama, akses operasional, dan pengawasan fasilitas tetap berada dalam kendali negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Terkait kekhawatiran Indonesia terseret dalam dinamika konflik global, kami menilai kewaspadaan tetap harus diutamakan di tengah situasi geopolitik internasional saat ini. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif harus tetap menjadi pijakan, dengan menjaga kerja sama untuk kepentingan nasional tanpa berpihak pada blok tertentu maupun menimbulkan persepsi keterlibatan dalam rivalitas geopolitik yang tidak sejalan dengan kepentingan Indonesia.
Pada prinsipnya, Komisi I DPR RI mendukung setiap langkah pemerintah yang memperkuat pertahanan nasional dan mendorong kemampuan industri strategis nasional. Namun, ditegaskan bahwa seluruh kebijakan yang menyangkut fasilitas pertahanan harus dijalankan dengan perhitungan yang matang dan menempatkan kepentingan nasional serta kedaulatan Indonesia sebagai prioritas utama. (@)
