Momen pelantikan kolosal kepala daerah di Istana Merdeka 20 Pebruari 2025 sudah menorehkan sejarah. Untuk pertama kalinya semua kepala daerah se Indonesia dilantik oleh Presiden di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo justeru menulis tinta emas di Kota Jakarta ( yang bukan lagi sebagai Ibu Kota Negara RI).
Tidak satu pun pengamat yang pernah menduga bahwa seluruh kepala daerah dilantik Presiden di Jakarta, bukan di IKN .Sedikit membingungkan jika kita mempersoalkan status kota Jakarta dan IKN di Kalimantan yang sudah menyedot sekian triliun dalam proses pembangunannya.
Kita memang tidak membahas topik IKN ini namun mungkin sedikit menyenggol kalbu, perasaan dan kebanggaan presiden ke 7, Joko Widodo yang bahkan mungkin mengimpikan upacara pelantikan kepala daerah dilakukan di IKN, bukan di Jakarta. Nah, ini baru contoh awal perbedaan persepsi presiden ke 8 saat ini yang lebih memprioritaskan pemecahan masalah bukan hanya menyenangkan para rekan sejawatnya.
Saya tidak mau bertele tele menyebut Presiden ke 8 RI pun sedang merancang big deal dengan para kepala daerah sebagai problem solver. Syukurlah jika kepala daerah yang baru dilantik berani bertindak tidak lazim namun fokus untuk mensejahterakan rakyatnya.
Ya…sudah ada buktinya khan, makan bergizi gratis bagi calon generasi penerus bangsa daripada menggelontorkan dana infrastruktur ke IKN.
WASPADAI GURITA OLIGARKI
Ada saja pihak yang bermain di level oligarki elit. Untung saja di HUT Partai Gerindra, presiden ke 7 diberi panggung yang layak dan meriah. Paling tidak sedikit meredakan suasana tegang setelah pagar pantai di Tangerang, Bekasi yang penuh dengan gurita oligarki dibongkar pemerintah saat ini. Desas desus meniup api keretakan antar presiden ke 7 dan 8 yang belum terbukti.
Kita memang sedang dihajar kebijakan pemangkasan anggaran di awal 100 hari pemerintahan sekarang dari 300an triliun dan bertahap menjadi 700an triliun. Tidak semua pihak happy dengan kebijakan ini. Banyak sektor merasa dianaktirikan dan segelintir bahkan yang merasa dikebiri program programnya akibat pemangkasan anggaran.
Kali ini, pemerintahan sekarang perlu selektif lagi mana yang dipangkas agar tidak terjadi blunder dan memaksa mahasiswa turun ke jalan. Terakhir kita dengar slogan Indonesia Gelap yang disuarakan mahasiswa.
Tentu saja kita harapkan para kepala daerah seirama dengan langkah dan kebijakan di daerahnya masing masing sebagai problem solver,memberi solusi bagi rakyat bukan sebagai problem maker, pencipta masalah alias pembuat onar.
KEPALA DAERAH ADALAH PROBLEM SOLVER
Kinerja di 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo perlu ditanggapi secara konstruktif strategis.
Jika ketidaknyamanan di beberapa sektor akibat pemangkasan anggaran tidak dijembatani dengan baik maka ini bisa merembet ke kualitas pelayanan masyarakat.
Lain hal, ketidakhadiran 53 kepala daerah di dua hari pertama retret Akmil Magelang, mestinya bisa ditangani dengan persuasi elit pemerintahan dan parpol terkait.
Kita butuh kepala daerah problem solver di saat krusial ini. Sebagai tambahan, bagaimana mungkin PDIP sebagai partai pemenang Pemilu dengan 110 kursi bisa disepelekan pemerintahan yang merasa KIM memiliki mayoritas kursi di parlemen. Tidak mungkin . Pilgub DK Jakarta telah membuktukan bahwa rakyat sudah sangat kritis. Kalkulasi subyektif saya, Nasdem dan PKS tidak seutuhnya dibawah KIM. Masih rentan beseberangan dengan KIM untuk hal hal tertentu. Sehingga masih ada NASDEM 69 kursi, PKS 53 Kursi , total 232 kursi di belakang PDIP yang membuat pemerintahan saat ini mesti mawas diri segera berekonsiliasi di tingkat elit secara substansial, jujur demi rakyat dan tidak menghambat kinerja para kepala daerah yang baru dilantik.
Saran saya, Bu Megawati dan Pak Prabowo memang mesti duduk satu meja sambil menyantap nasi goreng ‘rasa sayang nusantara’.
Kita butuh problem solver dari berbagai sektor dan level. Harus hindari kesombongan dan arogansi sektoral.
Memang praktek seperti ini masih berlangsung sampai saat ini di beberapa pojok ibu kota dan pelosok Nusantara.
Kepala daerah, para problem solver sudah dilantik secara kolosal 20 Pebruari 2025 di Istana Merdeka Jakarta. Pemerintahan Prabowo baru mulai menapaki langkah pasti membangun bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045.
Sudah sering tersingkap wajah buruk oligarki dan harapan pada tangan dingin problem solver dalam hidup bernegara dari level paling atas sampai terbawah.
Selamat bekerja untuk pemimpin yang terpilih secara demokratis dan sudah dilantik. Ini saatnya membuktikan janji manis kampanye.
Saya sering menutup tulisan dengan pepatah Jerman yang memang cocok di akhir refleksi ini..Die kleine Macht ist eine grosse Moeglichkeit fuer grosses Tun fuer dein Volk…kekuasaan sekecil apapun itu adalah kesempatan besar untuk berkarya bagi rakyat.
Justin Djogo Dja,MA.,MBA.
Direktur Eksekutif Forum Dialog Nusantara, Balitbang DPP PG
