Transisi menuju pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Tanah Air diharapkan tidak hanya dilihat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pasokan listrik hijau semata. Lebih jauh dari itu, langkah strategis ini harus mampu membawa keuntungan signifikan bagi fondasi perekonomian nasional secara menyeluruh.
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan pentingnya mengubah cara pandang dalam investasi energi bersih. Menurutnya, alih-alih sekadar berfokus mengejar peningkatan kapasitas daya pembangkit listrik, setiap aliran modal yang masuk ke sektor ini wajib memberikan efek ganda (multiplier effect). Proyek EBT harus didorong agar mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi, menyerap tenaga kerja lokal dalam skala masif, meningkatkan kapasitas manufaktur dalam negeri, serta mempercepat proses alih teknologi mutakhir.
Strategi komprehensif ini dinilai sangat selaras dengan visi dan target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mewujudkan kedaulatan energi yang tangguh. Selain bertujuan memposisikan Indonesia sebagai episentrum industri ramah lingkungan di kancah global, langkah ini juga krusial sebagai pilar penyelamat ruang fiskal negara dari beban subsidi.
Bambang mengingatkan, tanpa antisipasi pasokan energi yang tepat dan kemandirian yang kuat, alokasi dana untuk subsidi beserta kompensasi energi berisiko mengalami pembengkakan luar biasa. Proyeksinya tidak main-main, beban tersebut diperkirakan bisa menyentuh angka Rp 300 triliun pada tahun 2026. Oleh karena itu, pengembangan EBT tidak hanya sebatas agenda lingkungan, melainkan instrumen mutlak untuk melepaskan diri dari ketergantungan energi fosil impor yang menguras devisa.
Terkait dengan cetak biru implementasinya, pemerintah saat ini tengah mematangkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025-2034. Dalam rencana besar tersebut, diproyeksikan akan ada tambahan pasokan kelistrikan sebesar 69,5 gigawatt (GW). Secara progresif, porsi EBT akan mendominasi pembangunan kelistrikan masa depan dengan target mencapai 42,6 GW, atau mengambil porsi sekitar 61 persen dari total kapasitas tambahan.
Di sisi lain, terdapat inisiatif masif berupa Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Program raksasa ini diproyeksikan mampu menghasilkan daya rata-rata efektif di kisaran 18 hingga 20 GW. Kehadiran program ini tentu menuntut penyelarasan dan adaptasi dari sisi perencanaan kelistrikan nasional.
“Dengan hadirnya Program PLTS 100 GWp, tentu RUPTL mengalami penyesuaian. Penyesuaian itu bukan hanya mengubah angka kapasitas, tetapi juga mencakup komposisi pembangkit, tahapan pembangunan, lokasi proyek, kebutuhan transmisi, kapasitas baterai, cadangan daya, serta kemampuan sistem menyerap tambahan pasokan tenaga surya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bambang menambahkan bahwa ambisi besar dalam mencapai bauran EBT tidak boleh membuat pemerintah lengah terhadap aspek keteknikan. Realisasi mega proyek ini menuntut adanya studi kelayakan teknis dan keekonomian yang terukur dan ekstra hati-hati. Kajian ini harus membedah perhitungan rinci mengenai biaya pembangunan infrastruktur jaringan, pengadaan sistem penyimpanan daya (Energy Storage System), mekanisme penyeimbang beban listrik, hingga dampak akhirnya terhadap Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik masyarakat.
Untuk memastikan seluruh infrastruktur tersebut dapat dibangun dengan komponen lokal, keberhasilan transisi energi sangat bergantung pada kemandirian teknologi. Hal ini hanya bisa dicapai melalui penguatan Riset dan Pengembangan (R&D) yang berkesinambungan. Fokus riset harus spesifik menjawab tantangan lokal, seperti inovasi untuk meningkatkan efisiensi panel surya di iklim tropis, meracik teknologi baterai penyimpanan energi yang lebih awet, hingga adopsi teknologi jaringan kelistrikan pintar (smart grid).
Mewujudkan ekosistem riset yang kuat ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat dan sinergis.
“Pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, PLN, BUMN, dan pelaku industri perlu membangun peta jalan riset yang terintegrasi dengan Program PLTS 100 GWp dan proyek EBT nasional lainnya,” ucapnya memungkasi penjelasan.
