Penulis: Justin Djogo M.A, MBA (Direktur Kajian Luar Negeri Balitbang DPP Partai Golkar)
“Yang kita pelajari dari sejarah adalah bahwa tidak ada seorang pun yang belajar dari sejarah”. (Otto von Bismarck).
Sabtu malam, 11 Juli 1789, Menteri Keuangan Perancis, Jacques Necker, sedang menikmati makan malam di Versailles. Tiba-tiba sepucuk surat kerajaan diantarkan ke mejanya. Isinya: ia diperintahkan oleh Louise XVI untuk mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan Prancis dan meninggalkan negeri itu dalam diam, secepat mungkin. Maka tanpa pamit kepada satu orang pun, Menkeu Necker yang selama ini dipuja rakyat jelata, kabur ke arah Brussel. Meninggalkan hubungannya yang memburuk dengan bangsawan dan gereja. https://www.historyhit.com/1789-storming-bastille/
Pencopotan Menteri dalam Sejarah
Satu abad setelahnya, juga hari Sabtu, Otto von Bismarck menerima pesan agar segera menghadap Kaisar Jerman Wilhelm II. Saat itu 15 Maret 1890. Dua hari kemudian, kanselir Bismarck yang selama hampir tiga dekade menjadi pusat kekuasaan Jerman, menyerahkan surat pengunduran diri. Ia pergi setelah hubungan dengan sang kaisar memburuk karena perbedaan mengenai kebijakan domestik. Bismarck juga punya hubungan tak manis dengan parlemen, dan arah politik Kekaisaran Jerman. https://germanhistorydocs.org/en/forging-an-empire-bismarckian-germany-1866-1890/bismarck-s-letter-of-resignation-march-18-1890.
Pencopotan mendadak Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (14/9/2026) yang sedang menjawab pertanyaan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD Jakarta) soal 40 perusahaan baja China pengemplang pajak, meninggalkan tanda tanya besar (bahkan kegaduhan) di tengah publik. Cara pencopotan Purbaya melalui sebuah panggilan telepon dari Sekneg, yang membuatnya meninggalkan ruang rapat dan tak kembali lagi ke kursinya, menjadi isu yang belum habis dibahas di media massa dan media sosial.
Catatan pertama yang “digoreng” berbagai media itu adalah soal kursi panas Menkeu pada era Presiden Prabowo: tiga Menkeu dalam dua tahun. Sebenarnya ini bukan hal ajaib dalam rekam jejak semua Menkeu di dunia, maupun dalam sejarah kita. Pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), terjadi tiga kali pergantian Menkeu dalam masa jabatan yang hanya berlangsung 21 bulan.
Antara Oktober 1999 hingga Juli 2001, Menteri Keuangan pertama adalah Bambang Sudibyo (1999-2000) yang diajukan Amien Rais selaku ketua MPR masa itu. Kemudian Gus Dur mengganti Bambang Sudibyo dengan Prijadi Praptosuhardjo (2000-2001), yang berupaya melepaskan Indonesia dari ketergantungan pinjaman IMF dan mencari skema pembiayaan langsung antarpemerintah. Dirasa belum mampu mewujudkan visi misi presiden, maka Prijadi digantikan Rizal Ramli. Menkeu terakhir ini hanya sempat menjabat dua bulan (12 Juni hingga 9 Agustus 2001), karena Presiden Gus Dur keburu dilengserkan.
Namun pergantian di Indonesia, “tak ada apa-apanya” dibanding yang terjadi di Inggris dan Kanada. Dalam lima tahun, Downing Street (rumah dinas PM Inggris) telah berganti penghuni empat kali. Mulai dari PM Boris Johnson, PM Liz Truss, PM Rishi Sunak, dan Keir Starmer. Titik paling ekstremnya terjadi pada Oktober 2022, ketika Liz Truss mengundurkan diri hanya 45 hari setelah dilantik. Ini menjadikan Inggris butuh perdana menteri kelima hanya dalam kurun sedikit lebih dari enam tahun. “UK set for fifth prime minister in just over six years”, AOL News, https://www.aol.com/uk-set-fifth-prime-minister-133659861.html.Media massa menyebut percepatan pergantian Perdana Menteri Inggris sebagai “yang tercepat sejak hampir satu abad”.
Kanada di bawah Justin Trudeau punya pola serupa dalam format kabinet. Pada Desember 2024, ia merombak kabinetnya hanya beberapa hari setelah Menteri Keuangan sekaligus Wakil PM Chrystia Freeland mundur, sambil mengkritik caranya menangani ekonomi. Seorang profesor ilmu politik McGill University bahkan menyebut reshuffle itu berisiko dibaca publik sekadar “menata ulang kursi geladak di kapal Titanic”.⁷
Dibanding dua contoh itu, transisi Purbaya ke Suahasil Nazara justru jauh lebih rapi: berlangsung dalam hitungan jam tanpa kekosongan kekuasaan fiskal. Bandingkan dengan pencopotan Jacques Necker 1789. Karena tiga hari setelah Necker dicopot, pecah Revolusi Perancis pada 14 Juli 1789. Mungkin karena belum ada podcast atau siniar dan medsos, maka pertanyaan rakyat masa itu diekspresikan dalam bentuk kemarahan yang meledak menjadi penyerbuan Bastille. “The storming of the Bastille in art: what happened on July 14, 1789?”, Finestre Sull’Arte, https://www.finestresullarte.info/en/art-and-artists/the-storming-of-the-bastille-in-art-what-happened-on-july-14-1789.
Pencopotan Menteri menurut Filsafat Etika
Lazimnya pencopotan mendadak seorang menteri oleh kepala negara, memicu dua pertanyaan sekaligus. Apakah itu langkah pragmatis yang sehat, atau justru pengingkaran terhadap etika kerja dan kompetensi yang sudah dibuktikan?
Filsuf dan sosiolog Jerman Max Weber, lewat pidato termasyhurnya “Politics as a Vocation” (1919), membedakan etika tanggung jawab (Verantwortungsethik) dari etika keyakinan (Gesinnungsethik). Verantwortungsethik menimbang akibat dari setiap tindakan sebelum mengambilnya. Sedangjan Gesinnungserhik bertindak murni atas dorongan prinsip atau emosi tanpa peduli konsekuensi.⁴
Louis XVI, dalam perspektif Weber, adalah contoh paling telanjang dari etika keyakinan yang berujung bencana. Ia mengambil keputusan atas desakan emosional istana. Tepatnya, Penyebabnya antara lain, Ratu Marie Antoinette dan adiknya Comte d’Artois menganggap sikap reformis Necker terlalu berbahaya bagi kekuasaan absolut kerajaan. “The Storming of the Bastille”, History of Western Civilization II, Lumen Learning, https://courses.lumenlearning.com/suny-hccc-worldhistory2/chapter/the-storming-of-the-bastille/.. Atas nama martabat dan kekuasaan absolut, ia lupa berhitung. Sehingga keputusan itu bisa memicu kerusuhan bersenjata dalam hitungan jam.
Filsuf Aristoteles juga menawarkan bacaan pelengkap, melalui konsep phronesis. Yakni konsep kebijaksanaan praktis dalam etika kebajikan. Phronesis inilah yang membedakan antara penguasa bijak, dengan penguasa yang sekadar berkuasa. Louis XVI dianggap gagal total dalam phronesis. Ia tidak mampu membaca situasi sosial yang sudah mendidih akibat krisis roti dan ketimpangan kelas. Sehingga keputusan yang di atas kertas terlihat sebagai hak prerogatif, juga bisa diukur secara etika.
Menilai etika sebuah pencopotan pejabat perlu memisahkan dua hal: etika dari keputusan itu sendiri, dan etika dari cara keputusan itu dijalankan. Ilmu manajemen modern menyebut dimensi kedua ini sebagai keadilan interaksional atau interactional justice. Konsep ini dirumuskan Robert Bies dan Joseph Moag pada 1986 dan disempurnakan Jerald Greenberg. Keadilan interaksional menilai tentang perlakuan seseorang dengan hormat dan sesuai dengan martabatnya, pada saat keputusan penting mengenai dirinya dijalankan. Terlepas dari benar-tidaknya keputusan itu sendiri.
Filsuf Max Weber, lewat pembedaan etika tanggung jawab (Verantwortungsethik) dan etika keyakinan (Gesinnungsethik), akan membaca keputusan Prabowo sebagai etika tanggung jawab: menimbang akibat jangka panjang bagi kredibilitas fiskal negara dan bertindak cepat begitu risiko itu terlihat jelas. Meski bagi netizen, caranya kurang halus.
Aristoteles, lewat konsep phronesis atau kebijaksanaan praktis dalam etika kebajikan, akan menilai keputusan itu dari ketepatan pertimbangan situasionalnya: memilih pengganti yang sudah dikenal pasar dan mempertahankan kesinambungan institusional adalah tindakan yang mencerminkan kebijaksanaan praktis. Terlepas dari kekurangan pada cara penyampaiannya.
Kesimpulannya, dari segi keputusan, langkah Presiden Prabowo memenuhi standar etika tanggung jawab dan phronesis yang matang. Dari segi cara penyampaian, ruang perbaikan tetap ada, khususnya untuk diterapkan dalam reshuffle selanjutnya. Sebuah pelajaran yang berlaku untuk pergantian pejabat ke depan. Bahwa substansi keputusan bisa saja tepat, namun cara menyampaikannya tetap punya bobot etis tersendiri.
