Oleh: Fauzul Kabiir Achmad
JAKARTA – Forum Dialog Nusantara (FDN) kembali meneguhkan komitmennya sebagai ruang dialektika publik melalui diskusi seri ke-23 yang mengangkat tema krusial dan mendesak: “Kedaulatan Digital Indonesia: Realistis atau Utopis?”. Diselenggarakan di Perpustakaan Habibie & Ainun, Wisma Habibie, Jakarta, perhelatan kali ini terasa sangat istimewa karena diinisiasi melalui kolaborasi strategis antara FDN bersama Dewan TIK Nasional (WANTIKNAS), serta didukung penuh oleh PT Telkom Indonesia, Ericsson Indonesia, dan Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI).
Acara yang dipandu oleh Wakil Sekretaris Jenderal WANTIKNAS, Zaki Muhammad, ini dibuka secara langsung oleh co-founder sekaligus Ketua Dewan Penasehat FDN yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pelaksana WANTIKNAS, Dr.-Ing. Ir. Ilham Akbar Habibie, MBA., IPU., ASEAN Eng. Diskusi ini menghadirkan para pemangku kepentingan utama di sektor teknologi, telekomunikasi, dan infrastruktur digital nasional untuk merumuskan arah masa depan kedaulatan siber Indonesia.
Digital sebagai Pilar Keempat Kedaulatan Bangsa
Dalam pengantarnya, Ilham Akbar Habibie menekankan bahwa perhelatan FDN dirancang bukan sekadar sebagai ajang seremonial, melainkan wadah pertukaran gagasan agar Indonesia mampu menguasai industri dan teknologi kunci guna menjadi bangsa yang unggul.
Isu kedaulatan digital diangkat sebagai refleksi mendalam atas posisi tawar Indonesia di tengah arus globalisasi teknologi. Selama ini, negara telah lama mengenal konsep kedaulatan pangan, kedaulatan energi, serta kedaulatan air sebagai tiga pilar utama penopang kemandirian bangsa. Namun, di era modern yang digerakkan oleh kecerdasan buatan dan konektivitas tanpa batas, kedaulatan digital mendesak untuk diletakkan sebagai pilar keempat yang sama esensialnya.
“Sama seperti yang sudah kita lihat pada kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan kedaulatan air—tiga hal yang selama ini kita sebut daulat—digital ini belum. Kalau kita mendorongnya ke situ, perlu ada persiapan sehingga nanti akan ada empat pilar kedaulatan bangsa, dengan digital sebagai yang keempat,” tegas Ilham Habibie dalam pemaparannya.
Pertanyaan mendasarnya: Apakah mewujudkan kedaulatan digital di Indonesia merupakan target yang realistis, atau sekadar utopia di tengah kuatnya cengkeraman rantai pasok teknologi global? Melalui diskusi mendalam, para narasumber sepakat bahwa kedaulatan digital bukanlah bentuk proteksionisme yang menutup diri, melainkan kemampuan strategis bangsa untuk menguasai infrastruktur dasar, mengamankan data nasional, serta menumbuhkan industri inovasi lokal yang berdaya saing tinggi.
Pandangan Narasumber: Sinergi Telekomunikasi, Infrastruktur, dan Identitas Digital
Diskusi semakin kaya dengan paparan strategis dari para pemimpin industri telekomunikasi dan pengelola ekosistem digital yang hadir sebagai narasumber utama:
- Direktur Utama PT Telkom Indonesia, Nanang Hendarno.
Sebagai tulang punggung infrastruktur telekomunikasi nasional, Telkom menegaskan komitmennya dalam mengakselerasi transformasi digital yang merata hingga ke seluruh pelosok negeri. Di tengah tantangan global, penguatan jaringan fiber optik, ekosistem cloud lokal, serta pusat data yang andal menjadi benteng utama ketahanan digital nasional. Kehadiran Telkom memastikan bahwa fondasi konektivitas Indonesia berada di tangan entitas dalam negeri yang berorientasi pada kedaulatan data masyarakat. - Presiden Direktur Ericsson Indonesia, Nora Wahab.
Dari sudut pandang penyedia teknologi global, Ericsson menyoroti bahwa lompatan digital tidak akan terwujud tanpa kesiapan infrastruktur jaringan seluler generasi mutakhir yang aman, berkapasitas tinggi, dan berstandar internasional. Kolaborasi lintas batas ini membuktikan bahwa adopsi teknologi seluler canggih harus berjalan seiring dengan transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas talenta lokal, sehingga ekosistem smart city dan industri 4.0 di Indonesia dapat tumbuh di atas fondasi yang kokoh. - Ketua Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), Isnawan Aslam.
PANDI membawa perspektif krusial mengenai pentingnya kedaulatan identitas dan infrastruktur penamaan di dunia maya. Kedaulatan siber tidak akan pernah tercapai sepenuhnya apabila aset-aset digital mendasar seperti pengelolaan domain nasional (.id) tidak dikelola dan diamankan secara mandiri oleh anak bangsa. Penguatan ekosistem penamaan digital ini menjadi garda terdepan dalam melindungi kedaulatan hukum dan ekonomi digital Indonesia di kancah internasional.
Menuju Rekomendasi Kebijakan dan Aksi Nyata
Diskusi interaktif yang dihadiri oleh para akademisi, praktisi industri, dan insan media ini berhasil merumuskan sejumlah gagasan taktis. Salah satu poin penting yang mengemuka adalah perlunya penguatan kelembagaan pengarah TIK nasional, termasuk pengoptimalan peran WANTIKNAS serta inisiatif advokasi kebijakan kepada lembaga legislatif (DPR RI) agar regulasi keamanan siber dan hilirisasi teknologi mendapat dukungan fiskal serta politik yang memadai.
Sebagai kalimat penutup sekaligus rangkuman jalannya acara, moderator sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal WANTIKNAS, Zaki Muhammad, menyampaikan pesannya:
“Mari bersama-sama merumuskan kedaulatan digital yang realistis, bukan yang utopis. Kita semua sepakat bahwa kedaulatan digital ini adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi kita perlu menerjemahkannya menjadi tindakan nyata dan realistis.”
Forum Dialog Nusantara dan WANTIKNAS berkomitmen untuk merangkum seluruh pemikiran strategis dari para narasumber menjadi sebuah dokumen rekomendasi kebijakan (policy brief). Dokumen ini nantinya akan dibawa dalam forum audiensi resmi kepada pemangku kebijakan di tingkat pusat, termasuk Komisi I DPR RI, guna memastikan bahwa transisi Indonesia menuju kedaulatan digital memiliki landasan hukum yang kuat dan berpihak penuh pada kepentingan nasional.
