Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., A.Pt, hadir sebagai narasumber kunci dalam kegiatan Forum Dialog Nusantara (FDN) Seri XVIII Tahun 2025.

Acara bertajuk “Re-Industrialisasi dan Ketahanan Energi Menuju Indonesia Emas” itu digelar di Perpustakaan Habibie & Ainun, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025).

Selain Gubernur Melki, hadir pada acara tersebut para politisi, akademisi, tokoh masyarakat, para pelaku industri energi nasional serta para tokoh NTT Diaspora di Jakarta. 

Akselerasi Menuju Transisi Energi

Dalam paparannya, Gubernur Melki mengatakan bahwa NTT sejak lama telah mempersiapkan diri menghadapi transisi energi, dan kini menjadi momen yang tepat untuk mengakselerasi langkah tersebut.

“Kita sedang berada di masa krusial. Sumber energi fosil seperti batu bara dan minyak semakin berkurang. Jika tidak mulai sekarang, kita tidak akan bergerak ke mana-mana. Transformasi energi bukan lagi wacana, tapi sebuah keharusan,” kata Gubernur Melki.

Gubernur Melki menerangkan, Pemerintah Provinsi NTT kini menargetkan kemandirian energi berbasis sumber daya lokal, sejalan dengan penetapan NTT sebagai provinsi energi terbarukan. 

Menurutnya, langkah tersebut dijalankan berdasarkan empat prinsip utama, yakni Ketersediaan sumber energi yang cukup; Ramah lingkungan di darat, laut, dan udara; Dapat diterima oleh masyarakat secara sosial dan budaya; serta Layak secara ekonomi dan investasi– dari eksplorasi hingga distribusi.

Gubernur Melki menyebut, potensi energi terbarukan di NTT sangat besar, di antaranya Energi Angin: 10.188 MW, Energi Surya: 60,13 GW (60.130 MW), Hidro: 369,5 MW, Bioenergi: 746,8 MW, dan Energi Panas Bumi (geothermal): 1.149 MW. 

Menurutnya, potensi tersebut tetap harus diolah berdasarkan logika investasi.

Ia menyinggung, banyak investor hanya tertarik masuk ke wilayah dengan kebutuhan tinggi namun pasokan listrik rendah seperti halnya beberapa daerah di NTT.

“Mereka hitung untung ruginya. Kalau potensi tinggi dan kebutuhan meningkat, mereka masuk. Tetapi semua itu harus sesuai perhitungan ekonomi, bukan hanya sosial atau lingkungan semata,” katanya.

Gubernur Melki menjelaskan, kondisi transmisi listrik di NTT bervariasi; daratan Timor sudah terhubung dari Kupang hingga Malaka. Demikian pula Flores yang sudah tersambung dari ujung ke ujung. Namun di pulau-pulau kecil dan kabupaten kepulauan, sistemnya masih terpisah-pisah.

“Di Flores, kapasitas pembangkit sekitar 104 MW, sementara kebutuhan puncaknya sudah 100 MW. Artinya, kalau satu pembangkit rusak atau sedang pemeliharaan, seluruh wilayah bisa mati total. Kita perlu cadangan,” terangnya.

Ia juga menyoroti bahwa masih banyak daerah mengandalkan PLTD dan PLTU, yang menurutnya adalah model lama, tidak efisien, dan mencemari udara.

“Kita mau jujur bicara lingkungan, tetapi masih menggunakan PLTD yang 50 tahun belum diganti. Wisatawan pun enggan datang ke tempat yang masih gunakan energi kotor. Kita harus berbenah,” kata Melki.

 

Pro-Kontra Geothermal

Pada kesempatan itu, Gubernur Melki secara terbuka mengakui bahwa dari semua jenis energi terbarukan, panas bumi (geothermal) paling banyak menimbulkan pro-kontra. 

Ia menyebut, proyek panas bumi di Flores seperti di Mataloko dan Poco Leok menjadi titik panas konflik sosial.

“Isunya bukan soal teknis lagi, tetapi persaudaraan dan kebersamaan warga yang rusak. Ini luka sosial, bukan sekadar soal listrik,” katanya.

Gubernur Melki lantas mengkritik keras pihak-pihak yang hanya berkoar di media sosial (medsos) tanpa pernah turun ke lapangan.

“Saya masuk langsung ke Poco Leok. Katanya masyarakat kontra, tetapi mereka malah sambut saya. Artinya, dialog belum terjadi. Yang kisruh ini bisa jadi belum pernah ke lokasi, hanya ramai di medsos. Saya percaya, kalau rakyat diajak bicara, mereka bisa diajak memutuskan bersama,” ungkapnya.

Gubernur Melki mengaku sering difitnah, bahkan disebut menerima uang dari pengembang panas bumi.

“Saya difitnah terima uang dari pengembang. Bupati juga dibilang begitu. Kalau mau gampang, silahkan cek. Tetapi kita tidak bisa dibodohi terus. Kapan NTT mau maju kalau modelnya begini terus?” timpalnya. 

Sebagai pembanding, Gubernur Melki menyebut proyek PLTP Ulumbu di Manggarai, yang menurutnya berjalan sangat baik. 

Proyek tersebut sudah beroperasi lebih dari 13 tahun tanpa isu lingkungan atau konflik sosial.

“Kalau proyek sudah bagus, bagi hasil jalan, CSR bagus, teknis aman, kenapa harus ditolak? Kita harus fair. Kalau salah, kita perbaiki. Kalau benar, kita dukung,” lugasnya.

Di luar konflik geothermal, Gubernur Melki juga menyinggung potensi investasi di Pulau Sumba. 

Ia mengungkapkan bahwa saat ini ada dua grup besar yang akan berinvestasi membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), yakni grup pertama dengan investasi lebih dari Rp 100 triliun, sedangkan grup kedua (Prancis) dengan 8 titik proyek dan nilai investasi USD 600 juta (sekitar Rp 9,6 triliun). 

“Potensi surya di Sumba luar biasa. Dan ini membuktikan bahwa NTT sangat siap menyambut investasi energi bersih,” ungkap Melki.

Target Kontribusi EBT NTT 2029

Gubernur Melki mengatakan, Pemerintah Provinsi NTT menargetkan pada tahun 2029, kontribusi energi terbarukan di NTT minimal mencapai 33%. 

Namun Gubernur kembali menegaskan bahwa pembangunan harus berbasis dialog dan penerimaan masyarakat.

“Kalau masyarakat tidak terima, jangan paksakan. Kita tidak mau proyek besar tetapi rakyat menderita. Yang penting adalah dialog, damai. Jangan lukai keharmonisan sosial,” katanya.

Politisi Golkar itu menekankan bahwa Energi Baru dan Terbarukan (EBT) merupakan masa depan. Namun tanpa kejujuran, tanpa komunikasi, dan tanpa keberpihakan pada rakyat, masa depan itu hanya akan jadi konflik baru.

“Jangan rusak harmoni karena proyek. Jangan biarkan NTT terbelah karena energi. Mari duduk, bicara, dan putuskan bersama. NTT harus maju dengan kepala dingin dan hati terbuka,” simpulnya.