Penulis: Justin Djogo M.A, MBA (Direktur Kajian Politik dan Luar Negeri Balitbang DPP Partai Golkar)

Indonesia bersahabat dengan semua negara di dunia, dan Presiden Prabowo menjalankan amanat konstitusi UUD 1945 itu dengan ciamik. Lawatannya ke puluhan negara dan tampilannya di forum-forum dunia di luar negeri, jelas membanggakan rakyat Indonesia. Sebelum genap satu tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo sudah hadir ke 24 negara: dari Malaysia hingga Rusia, dari Uni Emirat Arab hingga Amerika Serikat.

Masih ingat pada pidato Presiden Prabowo yang keren di Sidang Umum PBB di New York, September 2025 lalu?

Prinsip Bebas Aktif yang Indonesia pilih —tercatat pertama kali dicetuskan
oleh Sutan Sjahrir pada forum Inter
Asia Relations Conference 1947 di New Delhi— memungkinkan bangsa kita menjaga netralitas, sambil memperjuangkan kepentingan nasional yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Sekelumit Kiprah Menlu RI

Sebagai negeri yang baru merdeka, Indonesia sudah menghadapi godaan berat dari kedua blok. Pada awal
pemerintahan Soekarno, Indonesia memerlukan pengakuan
dari dunia internasional. Maka diplomasi yang dijalankan adalah diplomasi mencari dukungan dari negara lain. Namun rayuan Blok Timur datang melalui Musso, yang pada 1948 baru kembali dari Soviet. Wapres Bung Hatta menjawab godaan itu melalui pidatonya yang legendaris “Mendayung Di Antara Dua Karang”, saat Sidang Badan Pekerja KNIP di Yogyakarta (2 September 1948).

Selepas pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda pada 1949, kondisi geopolitik global diisi dengan dekolonisasi negara-negara Asia Afrika. Momentum ini digunakan Presiden Soekarno untuk mendapuk kerjasama dengan negara – negara Asia dan Afrika, sebagai forum Non Blok. Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung, terselenggara saat Indonesia dipimpin oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo: yang memainkan politik luar negeri multilateral dengan cerdas: memasukkan Irian Barat dalam agenda Sidang Umum PBB. Tujuannya: agar tekanan internasional dapat mengeluarkan Belanda dari Irian Barat. Dilanjut dengan pertemuan Presiden Soekarno dan Presiden Kennedy pada 24 April 1961 di Washington.

Namun sebelum Presiden Soekarno bertemu Presiden Kennedy, Menlu RI Subandrio yang juga mantan Dubes RI di Soviet, sudah terbang duluan ke Moskow, menemui Khrushchev. Dalam memoarnya, Kruschev menulis, “Subandrio (dan istrinya), bisa berbahasa Rusia, sehingga kami bisa berbicara tanpa bantuan penerjemah. Percakapan kami betul-betul rahasia,” kenang Kruschev, sang pemimpin Soviet. Memoirs of Nikita Khrushchev: Statesman, 1953-1964, Sergei Kruschev, Pennsylvania University Press,2013.Selama pertemuan itu, keduanya membahas mengenai alutsista dan pengiriman ahli militer Soviet ke Indonesia. Sebab saat itu, Belanda yang sudah memusatkan militernya di Bumi Cenderawasih itu, berkeras untuk tidak akan mengembalikan wilayah Irian Barat kepada Indonesia.

Krushchev menyadari bahwa Presiden Sukarno membutuhkan bantuan militer Uni Soviet. Maka dalam pembicaraan rahasia dengan Menlu RI, mengatakan, “Jika Belanda tak mau berpikiran terbuka dan memilih terlibat dalam operasi militer, ini akan menjadi perang yang bisa menjadi medan uji coba bagi pilot-pilot kami yang menerbangkan pesawat-pesawat bermisil. Kita akan melihat sehebat apa misil-misil Soviet.” Soviet sebenarnya tak ada urusan dengan Belanda. Tapi berhubung Belanda dipandang sebagai pendukung AS, maka Soviet pun bersedia menjual alutsista canggihnya (masa itu) kepada Indonesia. Mulai dari kapal jelajah Ordzhonikidze (alias KRI Irian 201), kapal-kapal selam, pesawat tempur, bomber Tu-16, hingga 15 pesawat dengan misil jelajah,” kata Khrushchev yang juga mengabulkan permintaan Presiden Sukarno melalui duta besarnya di Moskow (Adam Malik) untuk mengirimkan staf-staf militer ke Indonesia. Tujuannya: membantu RI menyusun rencana operasi militer jika terjadi kontak senjata. Memoirs of Nikita Khrushchev: Statesman, 1953-1964, Sergei Kruschev, Pennsylvania University Press,2013.

Namun Krushchev gusar, ketika tahu bahwa Menlu Subandrio malah langsung terbang ke Amerika Serikat, sepulang bertemu dengannya di Moskow. Krushchev tak menyangka bahwa Subandrio justru menceritakan seluruh percakapannya dengan pemimpin Soviet, kepada Departemen Luar Negeri AS. Tulis Khrushchev, “Sukarno percaya bahwa Subandrio adalah orang kepercayaannya, tetapi ternyata dia adalah antek Amerika! Ketika kami langsung melaporkannya pada Sukarno, presiden tidak bereaksi,” kata Khrushchev yang menduga bahwa Menlu Indonesia memang sengaja memberikan informasi kepada pemimpin AS, atas persetujuan dan mungkin saran Sukarno sendiri.

Inilah kehebatan diplomasi Indonesia masa itu: tidak bisa ditebak. Apa yang sebetulnya Indonesia rencanakan? Mungkin Presiden Soekarno ingin “menekan” Belanda melalui AS. Mungkinkah begitu?

Krushchev akhirnya paham: bahwa Sukarno sebetulnya sedang berusaha menyeimbangkan perhatiannya antara Uni Soviet dan AS. “Presiden Indonesia mencoba memanfaatkan kedua negara untuk mencapai tujuannya. Ini menunjukkan bahwa Sukarno mampu membangun strategi, dan terlibat dalam manuver-manuver yang rumit. Meski begitu, tindakannya itu membuat kami tersinggung. Apa lagi, dia tidak memberitahu kami semua rencananya, dan ada banyak yang belum kami ketahui,” tulis Khrushchev.

Rampung urusan Irian Barat, Indonesia sempat menyatakan keluar dari keanggotaan PBB, melalui surat dari Menlu Soebandrio kepada Sekjen PBB U Thant pada 20 Januari 1965. Penyebabnya, Malaysia menjadi anggota tidak tetap DK PBB sejak 7 Januari 1965. Padahal, Indonesia sudah mencanangkan Dwikora untuk melawan Malaysia yang setuju mendapat kemerdekaan dari Inggris dan menjadi anggota Persemakmuran Britania Raya. Kelak, di bawah kebijakan luar negeri Presiden Soeharto, Indonesia kembali masuk sebagai anggota PBB pada 28 September 1966.

Menlu pada Masa Orde Baru

Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia serta masuknya kembali Indonesia sebagai anggota PBB, memberi citra positif terhadap Indonesia dari negara – negara dunia. Termasuk dari negara-negara yang turut berpartisipasi dalam ‘Tokyo Meeting’ dan ‘Paris Meeting’, dua forum yang dapat membantu Indonesia keluar dari krisis. Menlu Adam Malik

Ketika MENLU Mochtar Kusumaatmadja —yang pada November 2025 lalu mendapat gelar Pahlawan Nasional RI— mulai mengabdi, ia adalah seorang diplomat ulung. Kelihaiannya tercatat saat negosiasi batas teritorial perairan Indonesia lewat Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957. Penggagas Wawasan Nusantara itu secara berani dan ilmiah: menentang UU buatan Belanda yang menyebut bahwa laut Indonesia hanya berjarak 3 mil dari garis pantai. Menlu Mochtar yang tampil sebagai Wakil Indonesia pada Konferensi Hukum Laut, Jenewa, Colombo, Tokyo Konferensi Hukum Laut, Jenewa, Colombo, Tokyo (1958-1961), memperjuangkan bahwa Indonesia berhak atas wilayah laut menjadi 12 mil.
Saat itu, Mochtar sudah mendampingi delegasi Indonesia di konferensi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) Jenewa. Itulah pertama kali Indonesia menyatakan klaim teritorialnya di forum PBB. Perjuangan konsep negara kepulauan di konferensi PBB oleh Mochtar berlangsung selama 25 tahun hingga berhasil diakui pada Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982.

Diplomasi Luar Negeri Pasca Reformasi
Mungkin Presiden B.J. Habibie adalah Presiden RI yang menghadapi diplomasi luar negeri tersulit, dalam sejarah Indonesia. Transisi reformasi pasca-krisis 1998, menempatkan fokus diplomasi luar negeri Indonesia pada pemulihan kepercayaan internasional, meski melalui liberalisasi politik dan ekonomi. Kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional dilakukan, berujung pada pemulihan nilai tukar rupiah dari Rp16.000 menjadi Rp6.500 per dolar AS dalam waktu kurang dari dua tahun.

Mengiringi kebijakan Presiden Habibie, maka Menteri Luar Negeri Ali Alatas berhasil memfasilitasi reformasi yang menaikkan pertumbuhan ekonomi dari minus 13 persen pada 1998, menjadi positif tahun 1999. Tentu sembari menjaga stabilitas regional.
Berbeda pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, fokus diplomasi luar negeri Indonesia adalah revitalisasi hubungan dengan pendekatan progresif. Antara lain dengan menggalang opini internasional untuk mendukung stabilitas domestik.

Presiden Gus Dur aktif dalam South Summit G-77 di Havana dan Millennium Summit di New York, serta memprakarsai Southwest Pacific Dialogue. Menteri Luar Negeri saat itu, Nurmahmudi Ismail maupun Alwi Shihab, berkontribusi besar dalam diplomasi pribadi Gus Dur yang mengubah perspektif pemimpin dunia terhadap Indonesia. Termasuk dengan pemulihan hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Bisa jadi, untuk menyeimbangkan pengaruh Amerika.

Sedangkan pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, melanjutkan pemulihan pasca-krisis adalah fokus ke ijaan luar negeri RI. dalam hal ini, diplomasi yang menekankan rekonsiliasi regional dan mediasi konflik. Menteri Luar Negeri N. Hassan Wirajuda, yang kemudian melanjutkan di era berikutnya, berhasil memperkuat hubungan dengan Australia dan menjaga stabilitas Pasifik melalui pendekatan multilateral.

Diplomasi luar negeri RI pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menerapkan doktrin “seribu teman nol musuh” (thousand friends, zero enemy). Baik melalui soft power dan forum internasional, antara lain ketika Indonesia menyelenggarakan Bali Democracy Forum dan World Culture Forum, serta mencapai perdamaian Aceh melalui mediasi Helsinki.
Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dan Marty Natalegawa prestisius dalam memulihkan citra Indonesia era SBY. Termasuk melalui pemanfaatan APEC untuk investasi dan grasi terhadap Schapelle Corby guna mempererat hubungan Australia.
Keseimbangan, sebagai Prinsip Politik Luar Negeri Era Presiden Prabowo
Presiden Prabowo berlari cepat, dalam prlaksanaan Politik luar negeri Bebas Aktif. Kemeuntungan utamanya: mencakup penguatan modal diplomatik secara cepat, seperti keanggotaan BRICS dan kesepakatan IEU-CEPA, yang meningkatkan pengaruh global Indonesia.
Namun, potensi kerugian bisa muncul, jika koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri kurang optimal. Sebab, presiden terbatas oleh jadwal domestik, sementara institusi profesional menangani operasional harian.
Dibutuhkan keseimbangan antara figur dan institusi, antara gerak cepat presiden dan daya tahan negara.

Diplomasi Indonesia hari ini membutuhkan dua mesin yang bekerja serempak.

Presiden tetap menjadi penentu arah strategis dan simbol kehendak nasional di panggung global, sementara Kemenlu RI berfungsi sebagai pengolah makna, penerjemah visi, dan penjaga kesinambungan. Tanpa pembagian peran yang tegas, diplomasi berisiko berubah menjadi rangkaian peristiwa, bukan strategi.

Langkah pertama ialah memperjelas arsitektur kepemimpinan diplomasi.

Presiden menetapkan prioritas geopolitik tahunan yang ringkas dan terukur—misalnya tiga kawasan dan lima isu utama—yang menjadi mandat operasional Kemenlu. Mandat ini diumumkan secara internal dan diterjemahkan menjadi grand strategy diplomasi, bukan sekadar agenda kunjungan. Dengan demikian, setiap duta besar bekerja dalam satu kerangka, bukan menebak-nebak arah angin politik.

Langkah kedua menyangkut ritme institusional. Rapat koordinasi duta besar perlu dijadikan instrumen strategis, bukan seremoni. Forum ini harus berfungsi sebagai strategic review: menguji asumsi, mengevaluasi capaian, dan menyelaraskan pesan. Diplomasi modern bergerak cepat; tanpa mekanisme umpan balik rutin, negara kehilangan ingatan institusional.

Langkah ketiga ialah membuka kanal inisiatif profesional. Diplomat senior dan jaringan epistemik—akademisi, pelaku usaha, dan komunitas kebijakan luar negeri—harus diberi ruang untuk menawarkan opsi, bukan sekadar melaksanakan instruksi. Negara besar hidup dari pluralitas gagasan, bukan dari satu sumber tafsir.
Terakhir, diplomasi perlu diikat pada ukuran kinerja yang jelas. Investasi, keamanan maritim, kepemimpinan regional, dan reputasi normatif harus diukur dan dilaporkan. Dengan ukuran ini, diplomasi berhenti menjadi seni yang kabur dan berubah menjadi kebijakan publik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di titik itu, warisan Bebas Aktif tidak diulang sebagai mantra, melainkan dijalankan sebagai sistem. Negara bergerak cepat tanpa kehilangan arah; berani tanpa ceroboh. Di sanalah solusi itu bekerja—tenang, disiplin, dan berjangka panjang. Apa yang sudah dirajut 10 tahun oleh bu Retno di Era Jokowi, tentu saja, kepemimpinan bung Sugiono Menlu RI saat ini butuh back up yang tidak sedikit dari diplomat intelektual di berbagai parpol. Misalnya dari Golkar, sebut saja Yuddy Chrisnandi yang sangat piawai hampir 5 tahun menjadi Dubes di Ukraina, atau Tantowy Yahya yang elegan dan energik ketika menjadi dubes di Selandia Baru.[@]