Jakarta : Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI) Dr. Iswadi, M.Pd menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penghematan bahan bakar minyak (BBM) serta mengkaji opsi penerapan work from home (WFH) secara massal bagi aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, langkah tersebut merupakan kebijakan yang tepat sebagai bentuk antisipasi pemerintah terhadap dampak ketidakpastian global yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional, terutama di sektor energi.

Dr. Iswadi menilai bahwa kebijakan penghematan energi merupakan langkah strategis yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga ketahanan nasional di tengah berbagai dinamika global. Dalam beberapa waktu terakhir, dunia dihadapkan pada berbagai tantangan seperti konflik geopolitik, fluktuasi harga energi, serta tekanan ekonomi global yang dapat berdampak pada berbagai negara, termasuk Indonesia.

Langkah Presiden Prabowo untuk mendorong penghematan BBM sekaligus mengkaji opsi kerja dari rumah bagi ASN merupakan kebijakan yang rasional dan visioner. Pemerintah perlu melakukan berbagai langkah antisipatif agar Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan energi di tengah situasi global yang tidak menentu, ujar Dr. Iswadi dalam keterangannya kepada media.

Menurutnya, salah satu manfaat utama dari kebijakan WFH bagi ASN adalah potensi pengurangan konsumsi BBM secara signifikan. Selama ini, mobilitas harian pegawai menuju kantor menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya penggunaan bahan bakar, terutama di kota kota besar. Dengan adanya kebijakan kerja dari rumah, mobilitas kendaraan dapat berkurang sehingga konsumsi BBM juga bisa ditekan.

Selain berdampak pada penghematan energi, kebijakan tersebut juga diyakini dapat memberikan manfaat lain, seperti mengurangi kemacetan lalu lintas di wilayah perkotaan serta menurunkan tingkat polusi udara. Dalam jangka panjang, langkah ini dapat menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong pola kerja yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Dr. Iswadi juga menyoroti bahwa pengalaman Indonesia selama masa pandemi COVID-19 telah memberikan pelajaran penting mengenai fleksibilitas sistem kerja. Pada masa tersebut, banyak instansi pemerintah maupun swasta yang menerapkan sistem kerja jarak jauh, namun tetap mampu menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.

Pengalaman selama pandemi menunjukkan bahwa sistem kerja jarak jauh dapat berjalan efektif apabila didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai, sistem pengawasan yang baik, serta budaya kerja yang adaptif. Oleh karena itu, opsi WFH bagi ASN patut dikaji secara serius sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menghemat energi, jelasnya.

Lebih lanjut, Dr. Iswadi menilai bahwa langkah pemerintah untuk melakukan kajian terhadap kebijakan tersebut menunjukkan sikap kehati-hatian dan perencanaan yang matang. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik tentu harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk efektivitas pelayanan kepada masyarakat, kesiapan sumber daya manusia, serta kesiapan infrastruktur digital di setiap instansi pemerintah.

Ia juga menekankan bahwa penerapan WFH tidak harus dilakukan secara penuh, tetapi dapat dilakukan secara bertahap atau dengan sistem kombinasi antara kerja dari kantor dan kerja dari rumah. Dengan demikian, pelayanan publik tetap dapat berjalan optimal tanpa mengurangi tujuan utama kebijakan tersebut, yaitu penghematan energi dan efisiensi mobilitas.

Pemerintah tentu memiliki berbagai skenario yang sedang dikaji. Penerapan sistem kerja yang fleksibel seperti hybrid working bisa menjadi solusi yang seimbang antara efisiensi energi dan kualitas pelayanan publik, tambahnya.

Di sisi lain, Dr. Iswadi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mendukung upaya pemerintah dalam melakukan penghematan energi. Menurutnya, tantangan global yang semakin kompleks membutuhkan kerja sama dan kesadaran bersama dari seluruh komponen bangsa.

Ia menilai bahwa upaya penghematan energi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Penggunaan energi secara bijak, pengurangan pemborosan, serta dukungan terhadap kebijakan pemerintah merupakan langkah penting dalam menjaga ketahanan nasional.

Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kita semua harus memiliki kesadaran bersama untuk menggunakan energi secara bijak. Penghematan BBM bukan hanya soal kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara,katanya.

Sebagai organisasi yang bergerak dalam memperkuat persatuan dan solidaritas bangsa, SPBI, lanjut Dr. Iswadi, akan terus mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga stabilitas nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen bangsa menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan global.

Dr. Iswadi juga berharap kajian yang sedang dilakukan pemerintah terkait rencana penerapan WFH bagi ASN dapat menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan tepat sasaran. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dirancang secara matang agar mampu memberikan manfaat maksimal tanpa mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi negara dan masyarakat. Dengan perencanaan yang baik serta dukungan dari semua pihak, saya yakin langkah ini dapat menjadi bagian dari strategi besar dalam menjaga ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional, ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Dr. Iswadi kembali menegaskan komitmen SPBI untuk terus memberikan dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.

Kami di SPBI pada prinsipnya mendukung setiap langkah pemerintah yang bertujuan memperkuat ketahanan nasional dan melindungi kepentingan rakyat. Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, semangat persatuan dan kerja sama menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, tutup Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut