Penulis: Justin Djogo M.A, MBA (Direktur Eksekutif Forum Dialog Nusantara/FDN, Direktur Kajian Politik dan Luar Negeri Balitbang DPP Partai Golkar)

Panggung bernama Board of Peace di Washington itu, menyuarakan satu ambisi besar: menata stabilisasi Gaza lewat koalisi negara-negara yang bersedia mengirim uang dan seragam. Meski bukan di bawah payung PBB, namun Board of Peace telah disepakati oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803 pada 17 November 2025.
Isu Palestina menguji nalar dan nurani sekaligus. Indonesia berdiri di antara keduanya seperti jembatan yang harus kokoh di dua tepi: solidaritas moral dan kalkulasi strategis. Uniknya, respons di tanah air terhadap rencana Indonesia untuk mengirimkan pasukan TNI, justru beragam. Ada yang menyoal teknis mandat dan kesiapan. Ada juga yang melempar tudingan bahwa pemerintah sedang “bermain api”. Bahkan ada juga yang menuduh bahwa pemerintah Indonesia sedang menggeser politik luar negeri Indonesia ke arah yang “militeristik”. Anehnya, justru sedikit yang mengaitkannya dengan kondisi Gaza.

URGENSI PENGIRIMAN PASUKAN
Indonesia, seperti ditegaskan Presiden Prabowo dalam forum BoP tersebut, berkomitmen untuk menempatkan pasukan di dalam Pasukan Stabilisasi Gaza atau International Stabilization Force (ISF). Bahkan Komandan ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers III pun mengungkapkan, bahwa Indonesia telah bersedia menjadi Wakil Komandan untuk ISF di Gaza, Palestina. ISF adalah lembaga bentukan Presiden AS, Donald Trump, di bawah arahan Dewan Perdamaian (Board of Peace, BoP).
Pertanyaan yang masih mengemuka di tanah air: apa urgensinya Indonesia mengirimkan 8000 personil militer ke Gaza?
Pertama, kondisi Gaza. Wilayah Gaza hanya seluas 363 km², atau setengah lebih sedikit dari luas wilayah Jakarta yang sekitar 664 km². Namun, Gaza tergolong wilayah terpadat di dunia, menurut versi World Bank Data, 2023. Bayangkan bagaimana kehidupan lebih dari dua juta jiwa warga Gaza, setelah konflik berskala luas sejak Oktober 2023.

Laporan PBB menunjukkan kerusakan besar pada infrastruktur sipil. Tingkat kerusakan bangunan di beberapa wilayah Gaza mencapai lebih dari 50%. Mulai dari rumah sakit, jaringan air, listrik, dan perumahan (United Nations OCHA Situation Report, 2024). Sistem kesehatan berada di ambang kolaps akibat kombinasi kerusakan fisik dan keterbatasan suplai (WHO Emergency Update, 2024).

Mampukan Indonesia menutup mata atas krisis kemanusiaan di Gaza? Di sana, distribusi logistik bisa terhenti kapan saja, atau diserang. Bantuan kemanusiaan tidak cukup dikirim. Ia harus diamankan. Di titik ini, Gaza mutlak membutuhkan stabilisasi keamanan. Stabilisasi berarti menciptakan kondisi minimum keamanan agar bantuan dapat masuk, distribusi logistik berjalan, dan rekonstruksi dilakukan tanpa ancaman langsung. Lantas bagaimana kita mau bicara rekonstruksi, tanpa stabilitas, meskipun minimum?
Kedua, komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Menurut pernyataan resmi pemerintah RI, karena Indonesia adalah negara muslim berpopulasi terbesar di dunia, merupakan pendukung kuat kemerdekaan Palestina.
Saat RI baru merdeka, Presiden Soekarno menolak hubungan diplomatik dengan Israel, sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Arsip pidato Soekarno tentang solidaritas Palestina, 1962, Arsip Nasional RI. Di ranah domestik, isu Palestina sensitif.
Survei LSI dan SMRC. Data itu berulang kali menunjukkan dukungan publik Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina berada di atas 70%. Bila Indonesia tak masuk forum yang dianggap memberi ruang setara bagi Palestina, publik internasional bisa membaca itu sebagai pergeseran posisi.
Ketiga, dalam berbagai Sidang Majelis Umum PBB, Indonesia selalu memilih resolusi pro-Palestina. Data voting Indonesia di Majelis Umum PBB, UN Digital Library, sesi 2012–2023. Bukankah diplomasi adalah soal persepsi sekaligus substansi?
Politik luar negeri bebas aktif, menempatkan Indonesia untuk bebas menentukan sikap, sembari aktif memperjuangkan perdamaian. Keikutsertaan Indonesia ke dalam BoP, merupakan upaya membantu stabilisasi Gaza. Maka selayaknya dinilai sebagai konsistensi politik luar negeri yang pro-keamanan sipil dan bantuan kemanusiaan. https://setkab.go.id/en/president-prabowo-subianto-reaffirms-indonesias-unwavering-commitment-to-palestinian-independence/
Keempat, Secara realita, banyak proses damai modern lahir dari kanal informal, sebelum masuk meja PBB. Ingat Oslo Accords 1993? Saat itu 13 September 1993, di halaman rumput Gedung Putih, dua musuh lama berjabat tangan. Yitzhak Rabin (Israel) dan Yasser Arafat Palestina), disaksikan Bill Clinton.
Politik internasional jarang berjalan lurus. Maka, kesangsian terhadap BoP, patut dipikirkan ulang secara jernih. Sebab, BoP yang selama ini dipersepsikan sebagai inisiatif personal Presiden Trump tanpa mandat multilateralisme formal—, bisa jadi merupakan peluang terbaik bagi Gaza dan Palestina.
BoP tidak “siri” seperti Oslo Accord 1993, yang terlaksana melalui diplomasi ‘jalur rahasia” Norwegia. BoP membuka ruang peran aktif bagi anggotanya salah satunya Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Brigade Komposit dan Reputasi Pasukan Indonesia

Dalam praktik internasional, fase ini sering melibatkan kehadiran pasukan multilateral dari negara lain. muncul opsi pengerahan pasukan penjaga perdamaian dari negara lain, yang netral. BoP sudah siap melakukan pengiriman pasukan (asing) untuk stabilisasi, mengamankan fasilitas vital, hingga rekonstruksi. Dan yang terpenting: melindungi warga sipil Gaza. Maka, Pasukan (asing) yang dikirim, lazimnya merupakan Brigade Komposit.

Brigade Komposit adalah satuan militer gabungan TNI (seringkali melibatkan berbagai matra seperti AD, AL, AU) yang terdiri dari berbagai batalyon spesialis seperti Zeni (konstruksi), Kesehatan, Perbekalan, dan Support (pengamanan)—yang disatukan untuk tugas misi khusus. Fungsinya sebagai satuan siap gerak untuk penugasan mendesak, baik Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Terutama misi kemanusiaan atau perdamaian di wilayah konflik.

Untuk itu, seperti disampaikan pemerintah RI, bahwa mandat pasukan bersifat non-tempur:. Mengingat kebutuhan Gaza, maka pasukan TNI yang akan dikirim ke Gaza di bawah payung ISF adalah personel yang terkait perlindungan warga sipil dan stabilisasi keamanan dasar. Antara lain personel Zeni untuk tugas rekonstruksi dan rekayasa infrastruktur, personel logistik untuk penyaluran bantuan, serta personel kesehatan sebagai dukungan medis, Indonesia tak bakal menggunakan misi tersebut sebagai alat tekanan politik, apalagi proyeksi kekuatan ofensif.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki reputasi terbaik dalam rekam jejak panjang pelaksanaan United Nations Peacekeeping Operations (UNPKO). Pasukan Indonesia termasuk yang paling kaya pengalaman sebagai pengemban Misi Perdamaian PBB. Pasukan Indonesia dikenal dengan nama Kontingen Garuda alias KONGA.

Sejak pertama kali Indonesia berpartisipasi dan berkontribusi pada berbagai misi perdamaian di Mesir tahun 1957, hampir saban tahun Indonesia mengirimkan pasukannya. Hal ini sudah diamanatkan UUD RI 1945, pada alinea IV Pembukaan : untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Bukan sekedar tugas, karena Pasukan KONGA selalu dicintai oleh rakyat di tempat mereka bertugas.

Beberapa bentuk pujian dan apresiasi rakyat di tempat pasukan Konga bertugas antara lain pengakuan sebagai Sahabat dan Saudara: Penduduk lokal, khususnya di Lebanon Selatan, sering menyebut prajurit TNI dengan sebutan “Sahabat Indonesia”. Sebab, pendekatan humanis (Civil-Military Coordination/CIMIC) yang mengutamakan dialog daripada kekerasan, sangat mengesankan bagi warga Lebanon.

Pasukan KONGA juga kerap mendapat apresiasi atas Pelayanan Medis dan Sosial. Rakyat setempat kerap memuji inisiatif pasukan Garuda yang rutin memberikan bantuan kesehatan gratis, bantuan air bersih, dan perbaikan fasilitas umum di desa-desa terpencil.

PBB juga kerap memberikan pujian terbuka atas Profesionalisme, keramahan, kedisiplinan dan pendekatan budaya Pasukan KONGA. Penduduk lokal memuji ketegasan namun keramahan prajurit dalam mengamankan zona konflik, yang berhasil membangun rasa aman dan kepercayaan tinggi. wajar bila Pasukan Konga sering dielu-elukan saat melakukan patroli. Pertunjukan seni budaya Indonesia di negara tempat bertugas, dinilai mampu mencairkan suasana ketegangan konflik.

Wajar bila PBB menganugerahi Penghargaan Medali dari PBB dan Pemimpin Lokal kepada pasukan Indonesia. Selain rakyat, pemerintah setempat sering memberikan medali kehormatan kepada kontingen Garuda sebagai bentuk pengakuan atas kesuksesan misi dan dedikasi kepada warga setempat, seperti Lebanon Armed Forces Medal. Pujian tersebut didapat karena pasukan Konga tidak hanya fokus pada tugas militer, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial yang menyentuh hati rakyat setempat.
Keuntungan dan Kecemasan
Apa saja keuntungan strategis bagi Indonesia? Keuntungan pertama, Di sini peran kemanusiaan Indonesia yang telah punya rekam jejak melalui pengiriman bantuan dan pembangunan rumah sakit di Gaza lewat MER-C dapat berkiprah secara luas.
Citra Indonesia di mata dunia akan menjulang, bila mampu memanfaatkan forum itu untuk mendorong prinsip dua negara sesuai resolusi PBB. Bukankah reputasi lahir dari konsistensi tindakan?
Selain itu, jejaring dengan negara Timur Tengah dan donor global, dapat memperluas kerja sama ekonomi dan politik. Posisi Indonesia sebagai jembatan antara negara Muslim dan Barat dapat menguat. Dalam diplomasi, bersuara di meja perundingan, kerap lebih berharga ketimbang orasi di luar ruangan.
Betul bahwa masih banyak aspek belum final: jumlah pasti pasukan, mandat lengkap, lokasi penempatan. Juga mengenai kerangka hukum internasional untuk misi tersebut masih dalam tahap negosiasi, termasuk pembahasan di Dewan Keamanan PBB dan proses legislasi domestik.
Akhirnya, pro dan kontra adalah napas demokrasi. Kritik yang cerdas memerlukan pembacaan dokumen asli, data pemungutan suara di PBB, serta pemahaman sejarah konflik sejak Mandat Inggris 1922. Tanpa itu, opini mudah berubah menjadi gema emosi. Dunia internasional adalah labirin; yang diperlukan bukan teriakan paling keras, melainkan kompas yang presisi.