Penulis: Justin Djogo M.A, MBA (Direktur Kajian Politik dan Luar Negeri Balitbang DPP Partai Golkar)
Protes meletus pada 28 Desember 2025 karena kesulitan ekonomi. Lalu meluas menjadi demonstrasi besar-besaran, yang menyerukan diakhirinya kekuasaan ulama. Demonstrasi berpuncak pada kekerasan massal pada akhir pekan lalu. Menurut kelompok oposisi dan seorang pejabat Iran, lebih dari 2.000 orang tewas dalam kerusuhan domestik terburuk, sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979. https://www.reuters.com/world/china/iran-protests-abate-after-deadly-crackdown-residents-rights-group-say-2026-01-16/?
Krisis Teheran 2025
Iran menghadapi salah satu periode protes paling intens dalam sejarah kontemporernya. Awalnya krisis ekonomi Inflasi melonjak drastis, nilai mata uang nasional (rial) jatuh ke level yang rekor terendah. Biaya kebutuhan pokok seperti makanan, obat-obatan, dan layanan kesehatan naik tajam, dan daya beli masyarakat melemah secara drastis — semua ini membuat kehidupan sehari-hari jadi jauh lebih berat untuk rakyat biasa.https://www.indianewsnetwork.com/en/protests-erupt-tehran-western-iran-amid-economic-turmoil-20260105
Protes awalnya dipicu oleh kemarahan para pedagang di pasar besar di Teheran (Grand Bazaar) yang mulai mogok dan turun ke jalan karena nilai mata uang turun tajam dan harga barang utama naik, hingga membuat bisnis mereka tidak lagi viable, alias bertahan secara ekonomi atau layak secara finansial. Protes tersebut berkembang menjadi tuntutan perubahan politik yang lebih luas.
Respons pemerintah Iran terhadap demonstran, menjadi “pintu masuk bagi reaksi Trump. Antara lain pemutusan internet untuk membatasi komunikasi. Angka kematian dan penahanan sangat tinggi menurut kelompok hak asasi, meski angka pastinya masih menjadi sumber perdebatan, karena blackout komunikasi.
Semua ini terjadi di tengah ketegangan diplomatik yang meningkat, antara Iran dengan AS dan negara-negara Barat. Serta tuduhan Iran terhadap campur tangan asing dari pihak Tehran.
Protes secara realitas mereda, tapi stabilitas masih rapuh.
Menurut beberapa analisis berbasis monitoring politik luar negeri, tindakan keras dan kehadiran militer berat telah “mengendalikan” aksi massa di beberapa wilayah, tetapi ketidakpuasan fundamental terhadap kondisi ekonomi dan struktur politik tetap membara di banyak kalangan. https://understandingwar.org/research/middle-east/iran-update-january-15-2026/
Beberapa media besar juga melaporkan bahwa retorika Presiden Amerika Serikat tentang Iran berubah dari ancaman militer ke pendekatan yang sedikit lebih moderat, setelah tekanan internasional dan kekhawatiran perang terbuka meningkat. Iran sendiri telah memperingatkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam terhadap ancaman eksternal dan menuduh negara-negara Barat, terutama AS dan Israel, mencoba mengeksploitasi situasi dalam negeri negaranya. https://www.metrotvnews.com/read/b3JC5eM9-trump-sebut-eksekusi-pedemo-iran-dihentikan-karena-ancaman-serangan-as
Reuters melaporkan bahwa Reza Pahlavi, putra Shah Iran, yang berbasis di AS. Ia semakin dikenal sebagai tokoh oposisi pemerintah Iran, pada hari Jumat (16/1) mendesak komunitas internasional untuk meningkatkan tekanan pada Teheran. Guna membantu para demonstran menggulingkan kekuasaan ulama. Bagaimana reaksi dunia? Akankah pemerintahan Iran berganti? Akankah AS menyerang Teheran? Pertanyaan-pertanyaan itu sangat menggoda.
Mungkinkah AS Menyerang Iran?
Mungkinkah AS menyerang Iran? Kalau pun terjadi, serangan AS ke Iran tidak akan dimulai dari niat, melainkan dari constraint. Alias batasan nyata yang membatasi tindakan. Bukan soal mau atau tidak, tapi apa yang bisa dilakukan tanpa merugikan diri sendiri.
Dalam strategi militer, negara besar jarang bertanya “Apakah kita mau menyerang?”. Melainkan, pertanyaan: “Apakah kita bisa menyerang tanpa menghancurkan kepentingan kita sendiri?” Di titik inilah Iran menjadi kasus yang berbeda dari Irak 2003 atau Libya 2011.
Pertama, Amerika Serikat secara militer mampu menghancurkan Iran. Namun secara strategis, hampir mustahil mengendalikannya.
Sebab, Iran bukan negara dengan satu pusat kekuasaan rapuh.
Iran adalah sistem berlapis: negara, ideologi, militer reguler, IRGC, jaringan proxy regional, dan legitimasi anti-imperial yang tertanam sejak 1953. Yakni sejak Iran dipimpin Shah Iran Pahlevi.
Serangan langsung dari negara lain, justru akan menyatukan elite dan massa Iran. Dalam bahasa strategi klasik: serangan AS akan mengubah konflik internal Iran menjadi perang nasional, sekaligus memicu balasan ke pangkalan AS di Irak, Suriah, Teluk. Juga eskalasi di Lebanon dan Laut Merah.
Kedua, “serangan” yang hampir pasti dipilih AS dan kawan-kawan terhadap Iran, paling mungkin adalah tekanan berlapis oleh ekosistem kekuasaan Barat. Mulai dari sanksi yang dijalankan oleh Departemen Keuangan AS (OFAC) dan Uni Eropa, hingga berbagai operasi.
Operasi intelijen dan kontra-proliferasi melibatkan CIA, Mossad, dan mitra regional. Perang informasi digerakkan melalui media global, platform digital, dan dukungan terhadap jaringan oposisi di luar negeri. Konflik proxy dijalankan melalui sekutu regional—Israel, aktor Teluk, dan tekanan tidak langsung di Irak, Suriah, Lebanon, serta Yaman.
Ini bukan teori konspirasi; ini pola kebijakan yang sudah dipakai sejak Perang Dingin.
Ketiga, Mungkinkah Israel menyerang Iran? Israel tidak memiliki kapasitas perang independen (tanpa AS) dalam melawan Iran. Tanpa AS, Israel bisa memukul, tetapi tidak bisa menopang perang. Iran berjarak lebih dari 1.500 km dari Israel, memiliki wilayah luas, pertahanan berlapis, dan target yang tersebar.
Artinya, israel punya keterbatasan jangkauan, logistik, dan daya tahan konflik. Contohnya, untuk menyerang fasilitas nuklir Iran, Israel membutuhkan pengisian bahan bakar udara berulang, koridor udara aman, intelijen real-time, dan perlindungan terhadap balasan regional. Dan semua itu hanya dimiliki Amerika Serikat. Semua skenario serius—serangan ke fasilitas nuklir, IRGC, atau infrastruktur strategis—selalu mensyaratkan keterlibatan logistik, intelijen, dan perlindungan udara AS
Karena setiap serangan serius Israel otomatis menyeret Washington, maka AS menahan Israel menyerang Iran. Bukan karena simpati pada Iran. Melainkan karena biaya eskalasi—militer, ekonomi, dan politik global—akan jatuh terutama ke pundak AS, bukan Israel.
Keempat, doktrin militer Iran bukan menang cepat. Melainkan membuat musuh berdarah lama. Iran tidak perlu mengalahkan AS. Ia cukup menaikkan biaya konflik secara bertahap: serangan terhadap pangkalan AS, gangguan Selat Hormuz, aktivasi Hezbollah, tekanan ke Irak dan Teluk. Dalam strategi, ini disebut deterrence by punishment.
Selat Hormuz adalah choke point sistemik. Gangguan di Asean Hormuz, bukan sekadar menaikkan harga minyak. Tapi mengguncang seluruh rantai pasok dunia: logistik, pangan, inflasi, stabilitas politik negara berkembang. Ini bukan teori. Setiap kenaikan harga minyak historis selalu diikuti instabilitas sosial di negara pengimpor.
Kelima, konteks global 2025–2026, membuat perang Iran tidak kompatibel dengan kepentingan AS sendiri. AS tahu persis bahwa satu bom di Iran, bisa berujung sepuluh titik api di kawasan.
AS sedang berfokus pada China sebagai kompetitor sistemik. Membuka perang besar di Timur Tengah berarti memecah perhatian, sumber daya, dan legitimasi internasional.
Rusia dan China tidak perlu membantu Iran secara langsung; mereka cukup membiarkan AS terjebak. Ini pelajaran pahit Irak dan Afghanistan yang belum sepenuhnya sembuh.
Belajar dari Kisruh Iran 2026
Pelajaran krisis Iran bagi Indonesia antara lain:
Pertama, Iran tidak diperlakukan sebagai target Special Operation Force (SOF) kinetik, karena risikonya terlalu tinggi. Maka yang bekerja adalah SOF non-kinetik dan intelijen sipil-militer: mapping elite, penetrasi ekonomi, operasi finansial, operasi informasi, psychological preparation. Ini bukan pasukan bersenjata di jalanan, tapi perang untuk mempengaruhi pilihan aktor.
Kalau kita menunggu bukti berupa foto pasukan asing di Teheran, itu cara berpikir abad ke-20. Perang abad ke-21 tidak bekerja seperti itu. SOF modern tidak menciptakan kerusuhan. Tapi mereka memastikan kerusuhan yang ada: tidak pernah selesai
Pelajaran keras bagi Indonesia: rakyat tidak dijatuhkan dengan pasukan operasi khusus. Melainkan dengan krisis yang dibiarkan, lalu narasi yang diarahkan.
Negara yang cerdas tidak sibuk berteriak “ada CIA”. Negara yang cerdas menutup celah sebelum ada yang masuk. Dalam perang sungguhan, yang paling menentukan justru yang tidak pernah bisa dibuktikan saat itu juga.
Kedua, sebuah negara tidak runtuh karena tekanan luar. Tetapi karena salah membaca waktu, ketika legitimasi dibeli dengan kekuasaan. Padahal, seharusnya dibeli ulang dengan kebijakan.
Iran memberi contoh ekstrem tentang delay decision. Negara itu terlalu lama menunda koreksi ekonomi, karena merasa masih punya stok legitimasi ideologis dan aparat koersif. Hasilnya bukan stabilitas, melainkan akumulasi kemarahan laten.
Indonesia belajar bahwa keberhasilan masa lalu —pertumbuhan, stabilitas politik, bonus demografi— tidak bisa dijadikan jaminan masa depan. Legitimasi bersifat perishable. Ia kadaluarsa jika tidak diperbarui lewat kebijakan yang relevan dengan realitas hidup rakyat.
Ketiga, yang sering luput, adalah tentang elite. Revolusi Iran pada era 1953 dan 1979, tidak terjadi ketika rakyat marah. Revolusi terjadi ketika elite berhenti percaya bahwa sistem bisa menyelamatkan mereka.
Di Iran, trauma 1953 —operasi Ajax yang menggulingkan PM Mossadeq oleh Shah Iran Pahlevi, dibantu AS dan Eropa— tidak pernah selesai dan terus diaktifkan dalam setiap krisis. Iran 1979 jatuh karena elite retak. Iran hari ini bertahan karena elite masih solid. Indonesia harus sadar bahwa menjaga kohesi elite tanpa memutus komunikasi dengan masyarakat adalah seni politik yang jauh lebih sulit daripada sekadar mengamankan loyalitas birokrasi.
Keempat adalah energi sebagai senjata sunyi geopolitik. Iran menunjukkan bahwa konflik jauh bisa menghantam negara lain lewat harga energi, inflasi, dan stabilitas sosial. Indonesia, yang masih rentan terhadap impor energi dan subsidi, harus melihat ini bukan sebagai isu luar negeri. Melainkan isu keamanan nasional non-militer.
Intinya, krisis Iran mengajarkan satu hal keras: negara yang terlalu yakin pada kekuatan koersifnya, sering terlambat menyadari bahwa yang runtuh lebih dulu bukan negara, melainkan kepercayaan.
Di titik itu, semua pilihan menjadi mahal.
Kelima, pelajaran terpenting; Kedaulatan negara selalu mahal. Jika memilih otonomi politik tinggi, maka negara harus siap dengan tekanan ekonomi, isolasi teknologi, dan konflik proksi. Jika memilih integrasi ekonomi global penuh, maka ruang politik dan strategis pasti menyempit. Tidak ada opsi bebas biaya.
Jadi pelajaran Iran bagi Indonesia. Bukan moral ekonomi, melainkan manajemen konsekuensi. Negara gagal bukan karena memilih keras atau lunak, tetapi karena tidak jujur menghitung harga dari pilihannya sendiri, lalu panik ketika tagihan datang.
