Jakarta – Direktur Kajian Moneter Balitbang DPP Partai Golkar, Kemas Fadli Safari, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) percepatan transisi energi merupakan kebijakan strategis dalam menghadapi perubahan tata energi global.

Menurut Kemas, kebijakan yang menitikberatkan pada pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) serta konversi kendaraan berbahan bakar bensin ke kendaraan listrik menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat peralihan menuju energi bersih.

Ia juga menilai penunjukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai koordinator Satgas merupakan keputusan tepat karena dinilai memiliki kemampuan membaca kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik energi dunia.

“Dalam perspektif Pancasila dan budaya geopolitik Nusantara, energi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut kedaulatan bangsa, ruang hidup rakyat, dan kemandirian ekonomi nasional,” ujar Kemas dalam keterangannya.

Kemas menilai kepemimpinan Bahlil berpotensi memastikan transisi energi tidak sekadar menjadi agenda teknokratis, tetapi juga mampu memperkuat industri nasional sekaligus melindungi masyarakat kecil.

“Bahlil bukan hanya figur yang diharapkan, tetapi juga terbukti mampu dan layak memimpin percepatan transisi energi Indonesia,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa transisi menuju energi bersih harus tetap berpijak pada kepentingan nasional, termasuk menjaga kedaulatan energi dan memastikan pembangunan berjalan seimbang serta memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

“Transisi energi harus memperkuat industri dalam negeri, melindungi masyarakat kecil dari beban ekonomi baru, dan tetap menjaga kedaulatan energi Indonesia sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,” pungkasnya.