Globalisasi telah menuntut manusia untuk selalu siap dalam menghadapi perubahan serta persaingan di tingkat internasional. Jika tidak mampu beradaptasi, maka manusia akan kalah. 

Demikian juga dengan Indonesia! Indonesia sebagaimana negara lain, tidak akan bisa melepaskan diri dari pengaruh globalisasi yang melanda dunia sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi. Globalisasi ini menyebabkan kehidupan manusia lebih dinamis dan penuh tantangan, cepat berubah dan bahkan penuh ketidakpastian. 

Untuk itu diperlukan manusia yang mempunyai kemampuan untuk mengerti dan mengatasi situasi, mengantisipasi perkembangan berdasarkan ilmu pengetahuan, mengakomodasi dalam pengertian pengembangan suatu sikap untuk tetap bisa menguasai perubahan dan tidak tenggelam dalam perubahan, serta mereorientasi sikap dan nilai-nilai budaya yang berkembang demikian cepat sebagai globalisasi tersebut. 

Dengan kata lain kunci untuk menghadapi era globalisasi tersebut, kualitas sumber daya manusia yang harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu menjadi tuntutan yang wajar apabila kualitas sumber daya manusia menjadi prasyarat pembangunan jangka panjang Indonesia.

Persoalan SDM Indonesia 

Terkait dengan kondisi sumber daya manusia di Indonesia, Laporan Bank Dunia tahun 2018 menunjukkan bahwa skor Human Capital Index (HCI) Indonesia menempati peringkat 87 dari 157 negara, di bawah Singapura (peringkat 1), Vietnam (peringkat 48) dan Malaysia (peringkat 55).

Belum optimalnya performa belajar Indonesia menurut standar internasional tersebut tidak terlepas dari profesionalisme dan kompetensi guru sebagai pilar utama dalam peningkatan kualitas peserta didiknya.

Pada pertengahan Agustus 2019, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mencatat, kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia masih tertinggal jauh dari Vietnam. Hal itu terlihat dari Indeks modal manusia Indonesia sebesar 0,53 atau berada pada peringkat 87 dari 157 negara, berada di bawah Vietnam yang berada di peringkat 48. 

Human capital index (HCI) Indonesia masih jauh dari negara Asia lainnya. Indeks modal manusia Indonesia sebesar 0,53 atau berada pada peringkat 87 dari 157 negara. Berdasarkan capaian pendidikan dan status kesehatan saat ini, anak-anak Indonesia yang lahir saat ini pada 18 tahun kemudian diperkirakan hanya dapat mencapai 53% dari potensi produktivitas maksimumnya. 

Adapun berdasarkan data Bank Dunia (World Bank), indeks modal manusia Vietnam yaitu 0,67 atau berada pada peringkat 48. Secara rinci, Singapura dengan skor 0,88 berada pada peringkat 1, Malaysia dengan skor 0,67 berada pada peringkat 55, kemudian Thailand dengan skor 0,60 pada peringkat 65 dan Filipina dengan nilai 0,55 pada peringkat 84. Sementara, Kamboja berada pada peringkat 100 dengan nilai 0,49, Myanmar peringkat 107 dengan nilai 0,47 dan Laos pada peringkat 111 dengan nilai 0,45. 

Jika melihat kondisi saat ini, manusia Vietnam lebih produktif dari Indonesia. Sehingga jika diperhatikan dari sudut persaingan, misalnya produksi industri manufaktur yang sama kita kalah saing, karena produktivitas mereka lebih tinggi. 

Selanjutnya, pada pertengahan tahun 2020, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mengungkap skor Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA) Indonesia yang menurun. Artinya, kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia belum optimal.

Sejak keikutsertaannya di tahun 2001, skor PISA Indonesia belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan sekitar 52% dari pelajar Indonesia yang menjadi sampel PISA 2018 berada dalam kategori low performer pada tiga subjek, literasi, matematika dan sains. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan capaian negara-negara tetangga. Ketimpangan kapasitas antardaerah dalam mengelola sistem pendidikan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap capaian pendidikan tersebut.

Di tahun 2020 kita melihat kualitas SDM di Indonesia belum optimal, skor PISA kita malah turun, kompetensi guru antar wilayah belum merata, kemudian kita bisa mencatat porsi anggaran PAUD belum memadai hanya 0,2%.

Sementara pada tahun 2020, pemerintah sudah melaksanakan beberapa kebijakan di sektor pendidikan. Antara lain, percepatan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan oleh Kementerian PUPR. Adapun dalam meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM, pemerintah memiliki program pendidikan vokasi, perluasan cakupan program bidikmisi melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah, dan perluasan cakupan kartu prakerja yang juga sekaligus dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Ditopang oleh rencana Presiden RI Jokowi pada tahun sebelumnya, 2019 untuk melakukan refocusing APBN ke pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia). 

Hal itu pada awal Pebruari 2021 diperkuat oleh pernyataan Mendikbud Nadiem Makarim. Menurutnya, ada banyak tantangan untuk mencapai hal tersebut. Apalagi Indonesia diketahui menaungi sistem pendidikan terbesar ke-4 di dunia, dengan lebih 640 ribu sekolah di seluruh Tanah Air.

Ukuran dari sistem pendidikan kita sendiri, dengan adanya pandemi maupun tidak, memang sudah banyak sekali tantangan. Belum lagi soal keberagaman sosial-kultural dan hambatan geografis yang menjadi tantangan bersama dalam beradaptasi.

Skor PISA (Program for International Student Assessment) atau Program Penilaian Pelajar Internasional di Indonesia membuktikan kurang memadainya hasil belajar pendidikan dasar dan menengah. Indonesia konsisten menjadi salah satu negara dengan peringkat hasil PISA terendah, dimana hasil skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir.

Pengelolaan SDM

Kondisi sumber daya manusia Indonesia mengingatkan kita untuk selekasnya mengarahkan pada upaya membangun budaya dan jiwa global, sebab jika tidak, maka akan menerima konsekuensi bahwa negara kita akan tertinggal dari negara-negara lain. Agar mampu bertahan di era globalisasi, perlu meningkatkan kapasitas SDM yang dimilikinya. 

Peningkatan kapasitas tersebut hanya dapat dilakukan jika semua unsur SDM menjadi manusia pembelajar yang terus-menerus belajar, baik melalui buku-buku, pada para ahli, rekan kerja, maupun kehidupan sehari-hari. Sehingga akan turut memberikan pandangan terkait upaya yang perlu dilakukan SDM dalam meningkatkan kapasitas diri, sehingga dapat bersaing di tingkat internasional.

Salah satu kunci yang diperlukan agar SDM mampu bersaing di tingkat internasional adalah kegigihan. Sebab, kegigihan akan membantu manusia untuk fokus pada tujuan, mendorong kreativitas dalam mencari solusi, dan meningkatkan potensi diri.

Dalam meraih tujuan jangka panjang di era persaingan global, individu dituntut untuk mempunyai keinginan, hasrat, semangat, antuasiasme, ketekunan, ketahanan, serta konsistensi. Sebaliknya, dengan SDM yang tidak bersemangat  atau apatis justru akan sulit mencapai tujuan jangka panjangnya.

Selain kegigihan, SDM juga perlu memiliki kemampuan berupa interpersonal skill yang baik agar mampu berinteraksi dengan semua orang, sehingga dapat mengembangkan diri. Terkait dengan skill, kita dapat menggali interpersonal skill dengan cara belajar sungguh-sungguh, terutama saat duduk di bangku perkuliahan. Selanjutnya, mengikuti pelatihan, memperbanyak analisis sosial, serta perbanyak interaksi sosial secara nyata maupun digital.

Upaya lain yang tidak kalah penting ialah memahami banyak perbedaan dalam menyelaraskannya demi memperoleh kesuksesan bersama.  Dengan memahami perbedaan, setiap SDM akan memperoleh nilai baru, kebijaksanaan, wawasan, meningkatkan sikap tolerensi, rasa kemanusiaan, keadilan, dan kelebihan lain dalam dirinya.

Peningkatan Kualitas Pendidikan

Tinggi rendahnya kualitas SDM antara lain ditandai dengan adanya unsur kreativitas dan produktivitas yang direalisasikan dengan hasil kerja atau kinerja yang baik secara perseorangan atau kelompok. Permasalahan ini akan dapat diatasi apabila SDM mampu menampilkan hasil kerja produktif secara rasional dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang umumnya dapat diperoleh melalui pendidikan. Dengan demikian pendidikan merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas SDM.

Dengan demikian kini Indonesia membutuhkan gebrakan sistem pendidikan yang mampu memberikan dampak nyata terhadap pemerataan dan peningkatan kualitas SDM. Untuk mencapai pemerataan SDM di setiap wilayah Indonesia, pemerintah perlu menerapkan standardisasi pendidikan mulai dari standardisasi kualitas guru, standardisasi kurikulum hingga standardisasi sekolah. Hal itu juga agar sektor pendidikan mampu mendorong semua proses pemberdayaan di mana hal tersebut harus direncanakan dan diprogramkan secara sistematis dan proaktif.

Belajar dari Jepang, keberhasilan negara tersebut menjadi negara maju tidak lepas dari kualitas pendidikan dan kedisiplinan yang dimilikinya. Pemerintah Jepang sangat memperhatikan perkembangan pendidikan dan rutinitas para pelajar sekolah dasar (SD) sampai perguruan tinggi. Standardisasi pendidikan dilakukan secara merata melalui pilihan SD dan SMP yang ditentukan oleh pemerintah setempat dengan mempertimbangkan jarak sekolah dengan rumah.

Selain Jepang, Indonesia juga dapat belajar dari Hong Kong yang merupakan salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Sistem pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Hong Kong adalah kompetitif dan mengedepankan kualitas pengajar.

Sebagai negara bekas jajahan Inggris, sistem pendidikannya pun mengadopsi struktur pendidikan Inggris. Pendidikan di Hong Kong juga lebih mengutamakan pengetahuan, keahlian praktik, serta kemampuan interpersonal.

Penerapan praktik kerja nyata ini bertujuan melatih para siswa di Hong Kong untuk terbiasa hingga ke jenjang pekerjaan. Besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah tidak serta-merta membuat kualitas pendidikan di Indonesia meningkat.

Besaran anggaran pendidikan perlu diikuti dengan perbaikan kualitas belanjanya. Pasalnya jumlah anggaran di Indonesia relatif sama dengan Vietnam, tetapi peringkat kualitas pendidikan Vietnam berada jauh di atas Indonesia. Hal itu dikarenakan fungsi anggaran pendidikan di Indonesia tidak dijalankan semestinya.

Pemerintah perlu mengambil beberapa kebijakan yang meningkatkan sektor pendidikan di 2021. Transformasi pada bidang pendidikan di tahun 2021 di antaranya yakni kepemimpinan kepala sekolah, transformasi pendidikan dan pelatihan guru, pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, kemudian menetapkan standar penilaian global, serta kemitraan daerah dan masyarakat spil.

Pemerintah juga, perlu melanjutkan beberapa program yang mendukung peningkatan kualitas SDM di Indonesia, mulai dari program pelatihan vokasi, Kartu Pra Kerja, penguatan PAUD, hingga pemberian insentif seperti BOS, KIP, dan LPDP. Percepatan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan yang sangat dibutuhkan khususnya di daerah terpencil dan penajaman KIP kuliah dan pendanaan pendidikan tinggi. 

Catatan Akhir

Begitu pentingnya investasi SDM bagi pertumbuhan ekonomi, dipertegas oleh Presiden Grup Bank Dunia, Jim Yong Kim pada pertengahan tahun 2018, dalam artikelnya di worldbank.org, mengenai kesenjangan sumber daya manusia. Yong mencatat bahwa dalam mengejar pertumbuhan ekonomi, pemerintah sangat suka untuk berinvestasi pada modal fisik, berupa jalan baru, jembatan yang indah, bandara yang megah, dan infrastruktur lainnya. 

Namun, mereka biasanya kurang tertarik untuk berinvestasi pada sumber daya manusia, yang merupakan keseluruhan dari kesehatan, keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan kebiasaan seluruh populasi. 

Menurutnya, ini adalah suatu kesalahan, karena mengabaikan investasi pada sumber daya manusia dapat secara dramatis memperlemah daya saing suatu negara di dunia yang terus berubah dengan cepat, dunia di mana ekonomi selalu membutuhkan sejumlah bakat untuk mempertahankan pertumbuhan. 

Investasi dalam sumber daya manusia juga meningkatkan kepercayaan. Manusia yang lebih berpendidikan lebih percaya pada manusia lain, dan masyarakat yang lebih percaya diri cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Pentingnya investasi pada manusia, perlu dimulai sejak lahir. Dengan demikian Indonesia perlu memperhatikan sektor kesehatan, agar bisa terdidik baik dan produktivitasnya tinggi. Kita perlu berinvestasi di seribu pertama hari kehidupan, dalam tiga tahun pertama atau saat batita. Selain itu, bantuan sosial pemerintah perlu diberikan secara lebih tepat sasaran. 

Peningkatan kualitas SDM perlu segera dilakukan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi agar dapat berada setingkat dengan negara-negara maju. Melalui dukungan kebijakan pemerintah, kesempatan ini tentu harus dimanfaatkan dengan sangat optimal untuk membangun kesiapan menuju era Indonesia Emas 2045. (*)